Strategi Kebijakan Fiskal dan moneter
Strategi Kebijakan
Fiskal dan moneter
Strategi Kebijakan Fiskal dalam APBN
1. Meningkatkan konsolidasi
fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).
2. Mengupayakan penurunan
beban utang, pembiayaan yang efisien, dan menjaga kredibilitas pasar modal.
3. Menurunkan defisit
anggaran terhadap PDB.
4. Meningkatkan penerimaan
negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
5. Mengendalikan dan
meningkatkan efisiensi belanja negara.
6. Memberikan stimulus guna
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
7. Melanjutkan reformasi
administrasi perpajakan, kepabeanan, dan cukai.
8. Mempertajam prioritas
alokasi anggaran belanja pemerintah pusat.
9. Mengalokasikan alokasi
anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
10. Mengoptimalkan kebijakan
pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah.
Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan
pengeluaran pemerintah. Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal
yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara
lain:
1. Menaikkan atau
menurunkan pajak rumah tangga
2. Mengatur pengeluaran
pemerintah untuk pengusaha tertentu
3. Memberikan rangsangan
fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu
Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi
Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para
memilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk
barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih
menguntungkan daripada investasi produktif.
Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi dilaksanakan kebijakan
fiskal sebagai berikut :
1. Mengubah Pengeluaran
Pemerintah
2. Mengubah Tingkat Pajak
3. Pinjaman Paksa
Hubungan Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan
Moneter
- Antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dan atau memperkuat satu
sama lain;
- Pada awalnya pemerintah pemerintah menggunakan
kebijakan moneter untuk mencapai tujuan (mengurangi ketidak stabilan ekonomi)
yakni dengan kebijakan uang ketat (tight money polecy) pada saat terjadi
inflasi dan memperlonggar kredit (easy money polecy) pada saat terjadi
depresi ;
- Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank -Bank Umum
dibawah kendali bank sentral; yakni dengan cara mempengaruhi jumlah uang
beredar di masyarakat, sampai tercapai stabilitas perekonomian;
- Apabila kebijakan moneter tersebut ternyata tidak
dapat menormalkan keadaan ekonomi ( stabilitas) maka pemerintah
melengkapinya dengan kebijakan fiskal, kendati kebijakan fiskal cenderung
kaku dan kurang bisa diterima oleh masyarakat, berbeda halnya dengan
kebijakan moneter yang lebih luwes dan dalam banyak hal lebih dapat
diterima oleh masyarakat.
Faktor faktor yang mempengaruhi kurang efektivitas kebijakan
fiskal di Indonesia
fiskal di Indonesia
- Kelembagaan yang belum memadai, terutama dalam
tingkat pelaksanaanya;
- Tingkat monetisasi perekonomian relatif masih
rendah, demikian pula tingkat penggunaan jasa per bankan;
- Peranan uang giral relatif masih rendah atau
belum optimal;
- Jaringan perbankan sekalipun sudah cukup luas dan
didukung oleh teknologi yang canggih, tetapi pasar uang dalam negeri masih
belum cukup berkembang, sehingga piranti moneter belum dapat digunakan
secara efektif dan efisien;
- Piranti moneter adalah berbagai faktor yang
mempengaruhi perkembangan uang primer (yang merupakan kewajiban otoritas
moneter) dan dikuasai otoritas moneter;
Gambar Kerangka Umum Kebijakan
Fiskal
- Bank sentral pertama-tama menetapkan target
kebijakan yang akan dicapai, apakah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi,
terbukanya kesempatan kerja atau keseimbangan neraca pembayaran;
- Target tersebut ditetapkan untuk mendukung
kebijakan ekonomi makro yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat;
- Berhubung bahwa variabel variabel utama pasar
uang, yakni suku bunga dan jumlah uang beredar mempunyai peranan yang
sangat menentkan dapat dicapainya target atau tidak maka tahap selanjutnya
adalah;
- Memilih variabel pasar uang yang paling tepat
untuk dikontrol, agar perkembangannya dapat mencapai sasaran;
- Indikator pasar uang sering bergejolak sesuai
dengan perubahan perubahan yang terjadi pada kekuatan kekuatan yang
bergerak di pasar uang, yaitu berupa permintaan dan penawaran uang;
- Indikator yang dipilih harus dapat dikendalikan,
kearah perkembangan yang menunjang pencapaian target yang telah
ditentukan;
- Pengendalian dilakukan oleh bank sentral dengan
menggunakan instrumen moneter yang dimiliki, yakni reserve requirement,
open market operation dan discount rate policy
Peranan Kebijakan Fiskal dalam
Perekonomian
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan
bahwa volume transaksi yang diadakan oleh pemerintah kebanyakan Negara dari
tahun ke tahun bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya
pendapatan Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah
dalam turut menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar.
Untuk Negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal
pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan
nasional terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam
mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan
adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya
perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti misalnya
keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi, neraca pembayaran internasional
yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
Bagi Negara-negara yamg sedang berkembang, pemerintah pada umumnya
menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dari masyarakat
sendiri. Dari bagian 1 kita telah mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat
hidup suatu masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk
memperbesar kapasitas produksi nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti masyarakat perlu
mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut.
Hubungan Antara Kebijakan Fiskal Dan
Moneter
Mula-mula kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi
ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter yaitu dengan
pengketatan jumlah kredit (tight money policy) atau dengan memperlonggar
perkreditan (easy money policy) yang diberikan oleh bank-bank umum. Untuk itu
biasanya Bank Sentral sangat berperan dalam mempengaruhi jumlah uang yang
beredar dengan cara mengubah-ubah tingkat bunga dan deking (legal reserve
requitment) ataupun kembali atau menjual surat berharga.
Dalam masa depresi Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan politik
pasar terbuka yaitu dengan membeli obligasi negara, yang selanjutnya dapat
menekan tingkat bunga dan memperbesar deking Bank-bank umum, sehingga bank-bank
umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. dengan demikian maka investasi
dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan terobati.
Sebaliknya bila perekoniman mengalami inflasi pengeluaran investasi dan
konsumsi akan dikekang dengan politik pasar terbuka lewat penjualan obligasi
negara sehingga ini menyerap uang yang beredar dan akan mengurangi deking
bank-bank itu dan jumlah uang beredar akan turun.
Pada tahun 1930-an terbukti bahwa kebijakan moneter saja tidak dapat
mengatasi depresi sebab tingkat bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak
dapat mendorong timbulnya investasi, karena orang lebih senang menyimpan uang
tunai. Dengan kata lain permintaan akan uang tunai untuk sekedar
menganggur (idle balances) menjadi elastis sempurna pada tingkat bunga yang
rendah. Dengan kegagalan kebijakan moneter itu, maka kebijakan fiskal menjadi
penting. Tetapi sayangnya kebijakan fiskal lebih kaku dibanding dengan
kebijakan moneter, dan umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima oleh
masyarakat daripada kebijakan fiskal.
Pengaruh Resiko Kebijakan Fiskal
Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN yang
disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal
sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :
1. Peningkatan kesadaran
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
2. Meningkatkan keterbukaan
fiskal.
3. Meningkatkan tangung
jawab fiskal.
4. Menciptakan
kesinambungan fiskal.
Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :
Resiko Ekonomi Makro
Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan
sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku
bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah
Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang
menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam APBN.Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012
terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.
- Inflasi
Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisarantara 3,5-5,5
persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012,
inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada
realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011.Dengan
demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan
angka inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi
resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.
- Harga Minyak
Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d
US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran
dunia.
Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro
Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat
diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang
yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang
terdiri dari empat, diantaranya :
- Resiko Pasar
Resiko Pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan
resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar
keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui
pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman
luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.
- Sedangkan Resiko Pembiayaan
Resiko Pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban
utang pada tahun/ periode tertentu.
- Resiko Operasional
Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang,
proses bisnis dan sistem diunit terkait.Sert yang ditimbulkan oleh aspek legal.
Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau
kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.
- Resiko Reputasi
Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang
dari sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat
kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.
Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat
Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari
peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau
tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak
sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.Kewajiban kontijensi pemerintah
pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau
pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul
akibat program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.
Desentralisasi Fiskal
Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia.
Dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal
positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko
fiskal. Resiko Fiskal dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber
dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian
penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta
pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.
Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia
Penerapan kebijakan fiskal tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN). Perkembangan APBN di Indonesia dari tahun 2006 sampai
tahun 2010 dipengaruhi oleh beberapa perubahan mendasar. Perubahan tersebut
terjadi baik dalam faktor ekonomi, seperti variabel-variabel ekonomi makro
maupun faktor nonekonomi, seperti perubahan kondisi sosial-politik di dalam
negeri dan luar negeri.
Menurut Gambar 2.1, penerimaan negara di Indonesia dari tahun 2006 sampai
tahun 2008 selalu meningkat diiringi dengan belanja negaranya. Namun pada tahun
2008 terjadi krisis keuangan global Amerika yang kemudian berdampak pada APBN
Indonesia, yaitu terjadi penurunan penerimaan negara dan belanja negara pada
tahun 2009.
Krisis keuangan global mengakibatkan turunnya nilai tukar rupiah sehingga
penerimaan negara yang berasal dari pajak perdagangan internasional mengalami
penurunan. Dampak krisis keuangan global lainnya adalah terjadinya peningkatan
laju inflasi yang menyebabkan beberapa perusahaan terpaksa harus melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya, maka penerimaan negara
berkurang dari sisi pajak dalam negeri. Oleh karena itu, pada tahun 2009
terjadi defisit APBN yang sangat besar dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, yaitu sebesar 88,6 triliun rupiah.
Defisit APBN menandakan pengeluaran negara yang lebih besar daripada
penerimaannya. Rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar
0,9 % artinya, Indonesia dapat menghimpun dana sebesar 0,9 % dari PDB untuk
menutup defisit APBN pada tahun 2006. Semakin besar nilai persentase
defisit APBN terhadap PDB semakin membahayakan keadan perekonomian di negara
Indonesia. besarnya tingkat prosentase tersebut.
Pada tahun 2010 penerimaan negara kembali meningkat sebesar 992,3 triliun
rupiah dari yang sebelumnya sebesar 847,1 triliun rupiah pada tahun 2009.
Pengeluaran negara juga ikut mengalami peningkatan seiring pulihnya penerimaan
negara sedangkan defisit APBN mengalami penurunan sebesar 46,8 triliun rupiah.
Kondisi APBN yang membaik ini disebabkan adanya penerapan kebijakan oleh
pemerintah dengan nama “Program Stimulus Fiskal” pada tahun 2009. Program
pemerintah ini bertujuan untuk:
1. Memelihara serta
meningkatkan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tumbuh 4,0 sampai
dengan 4,7 persen. Stimulus fiskal diberikan dalam bentuk penurunan tarif pajak
penghasilan, pemberian berbagai subsidi (misal: subsidi harga), peningkatan
gaji pokok PNS, TNI, Polri.
2. Menjaga daya tahan
sektor usaha dalam menghadapi krisis global. Stimulus perpajakan diberikan
dalam bentuk penurunan tarif tunggal PPh badan, pemberian subsidi berupa
pembebasan bea masuk, fasilitas PPN, fasilitas PPh pasal 21 karyawan, potongan
tarif listrik untuk industri, dan penurunan harga solar.
Menciptakan kesempatan kerja dan menyerap dampak PHK melalui kebijakan
pembangunan infrastruktur padat karya. Pemerintah mengalokasikan stimulus
fiskal pada belanja infrastruktur dan pada Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM).
Komentar
Posting Komentar